PKS Harap Pemerintah Tak Memaksakan Kehendak Soal Reklamasi

PKS Harap Pemerintah Tak Memaksakan Kehendak Soal Reklamasi
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengharapkan pemerintah pusat tidak memaksakan kehendak soal reklamasi Teluk Jakarta. Sebaiknya pemerintah dan Gubernur DKI Jakarta duduk bersama membahas persoalan tersebut tanpa saling memaksakan kehendak.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Pemerintah juga harus menghargai program Anies-Sandi ketika kampanye, yakni menolak reklamasi.

"Rakyat Indonesia di Jakarta sudah memberikan keputusannya yaitu memilih Anies-Sandi yang waktu itu programnya menolak reklamasi dan toh waktu itu sudah tegas moratorium," kata Hidayat Nur Wahid, Kamis (19/10/2017).

Mantan Presiden PKS ini menilai, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman tak seharusnya mencabut moratorium reklamasi. Menurut dia, pembahasan reklamasi Teluk Jakarta sudah selayaknya melibatkan Gubernur DKI Jakarta dalam menentukan kebijakan.

Ia juga meminta pemerintah pusat tidak perlu merasa berhadap-hadapan dengan Pemerintah Provinsi DKI dalam hal ini.

"Ya saya kira ini negeri yang bukan ngotot-ngototan ya. Dan bukan mentang-mentang ini negeri yang kemudian kewenangan-kewenangan itu sudah dibagi mana yang pemerintah pusat, mana yang pemerintah daerah," ujarnya.

Hidayat mengatakan aturan hukum harus dikedepankan dalam menyelesaikan persoalan.

"Dan sekali lagi, segala sesuatu harus berdasar hukum. Kalau aturan hukum belum terpenuhi bagaimana kemudian dia menjadi bagian yang harus selalu dingototkan untuk dilanjutkan," imbuhnya.
Advertisement

You might also like