PKS Menolak Perppu Ormas Karena Ingin Menguatkan Pancasila

PKS Menolak Perppu Ormas Karena Ingin Menguatkan PancasilaJakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tegas menolak Perppu Ormas. Seperti disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid. Menurut Hidayat PKS sangat beralasan menolak Perppu Ormas karena sebagian besar ormas yang juga merupakan perwakilan rakyat menolak adanya perppu tersebut. Selain itu PKS juga ingin menguatkan Pancasila.

"Merujuk pada prinsip bahwa DPR itu adalah wakil rakyat, dan rakyat itu kemudian perwakilan ormas-ormas, dan mayoritas ormas menolak perppu itu, itu semakin menguatkan sikap politik dari PKS untuk tidak menerima atau untuk menolak perppu itu," kata Hidayat seperti dilansir Detik, Jumat (20/10/2017).

Hidayat menjelaskan PKS menolak Perppu Orrmas bukan berarti mendukung radikalisme. Menurutnya, justru dengan penolakan terhadap perppu itu malah menguatkan Pancasila.

"PKS menegaskan kembali, kami pun menolak radikalisme. Karenanya penolakan kami terhadap perppu ormas itu tidaklah sama sekali berarti kami mendukung radikalisme. Justru kami ingin menguatkan Pancasila supaya tidak kemudian bias dengan beragam kepentingan-kepentingan di luar dari pada Pancasila itu sendiri," ujarnya.

Ia menilai pembuatan perppu tentang ormas akan membuat pilihan revisi undang-undang menjadi mubazir. Menurutnya, daripada membentuk perppu lebih baik melakukan revisi UU Ormas.

"Opsi revisi (undang-undang) itu menurut saya menjadi mubazir. Kalau memang babnya adalah merevisi undang-undang kenapa nggak direvisi saja undang-undang tentang keormasan, mengapa harus perppu ormas. Kalau masih mempertimbangkan tentang revisi, harusnya jangan ada perppu dong, revisi saja undang-undang yang ada," tutur Wakil Ketua MPR itu.

Menurut Hidayat undang-undang tentang ormas yang ada sudah baik. Ia menyayangkan pemerintah yang ia nilai mencari cara gampang dengan membuat perppu baru.

"Menurut kami UU tentang keormasan itu lebih dari cukup bila pemerintah betul-betul melaksanakan seluruh ketentuan yang ada. Pemerintah cari gampangnya dengan membuat perppu yang lagi-lagi perppu ini penuh dengan pasal karet yang tidak sesuai dengan Pancasila," imbuhnya.
Advertisement

You might also like