PKS Menyetujui Perppu Ormas dengan Syarat Tiga Poin Direvisi, Apa Itu?

Jakarta - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan, hingga saat ini Fraksi PKS masih tetap menolak Perppu Ormas. Namun begitu, PKS juga mau menyetujui Perppu Ormas dengan syarat tiga poin direvisi.
Jakarta - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan, hingga saat ini Fraksi PKS masih tetap menolak Perppu Ormas. Namun begitu, PKS juga mau menyetujui Perppu Ormas dengan syarat tiga poin direvisi.

Pertama, penafsir ormas yang bertentangan dengan Pancasila diserahkan kembali ke pengadilan.

"Dihilangkannya pengadilan sebagai pemutus tafsir siapa yang bertentangan dengan Pancasila, membuat Kementerian Dalam Negeri jadi penafsir tunggal." kata Mardani.

Kemendagri sebagai penafsir tunggal, kata Mardani adalah poin yang paling berbahaya. Karena, satu institusi bisa menjadi pemain sekaligus wasit. Ini, menurutnya, menyalahi prinsip check and ballance dalam ketatanegaraan.

Kemudian poin kedua, Perppu Ormas terlihat lebih mengedepankan pendekatan kekuasaan bukan pembinaan. Perppu Ormas, menurutnya, justru dapat memperbesar lahan tumbuh suburnya radikalisme dan terorisme. 

"Pepatah menggeser sofa untuk genteng yang bocor tepat digunakan pada Perppu Ormas ini," ujarnya seperti dilansir Republika.

Dan ketiga, menurutnya, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas jauh lebih kukuh, baik secara substansi maupun prosedur dibanding Perppu Ormas. Usul PKS, justru berharap revisi terbatas terhadap UU Ormas.
Advertisement

You might also like