PKS Kritik Presiden Jokowi yang Izinkan Menterinya Rangkap Jabatan

PKS Kritik Presiden Jokowi yang Izinkan Menterinya Rangkap Jabatan
Jakarta - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan Airlangga Hartarto untuk rangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Menurut Mardani Ali Sera yang merupakan Ketua DPP PKS, merangkap jabatan sebagai ketua umum Partai dan Menteri sekaligus adalah sesuatu yang absurd dan melecehkan logika publik.

"Masyarakat perlu menilai kebijakan Presiden ini sebagai sesuatu tanda ketidak-seriusan atau ketidakmampuan memanege pemerintahan," kata Mardani, Rabu (17/1/2018).

Anggota Fraksi PKS ini mengatakan yang menjadi masalah karena tahun 2018-2019 adalah tahun politik. Dan Airlangga selain menteri juga sebagai ketua umum partai politik.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengizinkan Airlangga Hartarto untuk rangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar.

Jokowi beralasan, masa kerja kabinet saat ini hanya tersisa satu tahun. Oleh karena itu, tak efektif apabila dilakukan pergantian di pos menteri perindustrian.

"Kita tahu Pak Airlangga ini kan di dalam, sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu," kata Jokowi usai melantik menteri dan pejabat baru hasil reshuffle kabinet jilid III, di Istana Negara, seperti dilansir laman Tribunnews.com.

Airlangga mulai bergabung ke kabinet pada reshuffle Jilid II, Juli 2016 lalu. Ia menggantikan politisi Partai Hanura Saleh Husin.

Namun, pada Desember 2017, ia terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar. Airlangga menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Advertisement
aplikasi

You might also like