PKS: Isu Tenaga Kerja Asing Kado Pahit May Day

PKS: Isu tenaga kerja asing kado pahit May Day
Isu membanjirnya tenaga kerja asing di Indonesia jadi kado pahit peringatan Hari Buruh (May Day), Selasa (1/5/2018). Pemerintah didesak untuk serius karena rentan menjadi ancaman sosial.

“Polemik tenaga kerja asing ini merupakan ancaman yang serius. Pemerintah harus segera bertindak, jangan sampai masuknya TKA ini menjadi kado buruk untuk buruh lokal di hari buruh,” ungkap Wakil Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan (BPPN) DPP PKS, Riyono.

Riyono menuturkan banyak dampak negatif yang muncul dari adanya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

“Kebijakan mengenai Tenaga Kerja Asing ini cukup disayangkan, utamanya untuk tenaga kerja lokal kita, banyak dampak negatif yang muncul dari adanya kebijakan tersebut,” ungkap lelaki yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ini.

Menurut Riyono, kebijakan mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) ini hanya akan menambah pekerjaan rumah pemerintah yang tidak terselesaikan.

“Dengan adanya kebijakan ini, pengurangan angka pengangguran akan semakin berat dilakukan oleh pemerintah. Karena, lapangan pekerjaan sudah terserap oleh tenaga kerja asing,” lanjut Riyono.

Selain itu, Riyono mengungkapkan potensi konflik yang rentan terjadi antara tenaga kerja asing dan tenaga lokal. Salah satu penyebabnya adalah karena ketidakmampuan TKA tersebut dalam berbahasa Indonesia.

“Mereka itu gak bisa bahasa Indonesia, gak bisa bahasa Inggris juga. Kan lama-kelamaan ini akan memicu konflik di antara TKA dan tenga kerja kita. Belum lagi, dampak kecemburuan sosial, karena dominasi tenaga kerja asing,” jelas Riyono yang pernah berdialog dengan TKA di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Oleh karena itu, Riyono meminta kepada pemerintah untuk memberikan transparansi jumlah Tenaga Kerja Asing yang dibutuhkan. Karena menurutnya, transparansi tersebut sangat penting untuk mengawasi jumlah TKA yang beredar di tengah masyarakat.

“Pemerintah tidak pernah menyampaikan berapa jumlah pasti TKA yang dibutuhkan, sehingga kita tidak bisa mengetahui juga bagaimana pengawasan TKA yang ada di Indonesia, lebih-lebih mereka datang dengan bebas visa. Saya berharap pemerintah dapat segera bertindak dan menganggap ini sebagai masalah serius,” harapnya. [lensaindonesia]
Advertisement
aplikasi

You might also like